Mr. Sartono Pejuang Demokrasi

Pada tanggal 4 Juli 1927 Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan. PNI didirikan oleh Mr. Sartono, Ir. Sokarno, Mr. Iskaq Cokrohadisuryo, Mr. Sunario, Mr. Budiarto Martoatmojo, Dr. Samsi Satrowidagdo, Ir. Anwari, dr. Cipto Mangunkusumo, Sujadi dan Jan Tilaar. PNI merupakan organisasi politik bercorak nasional yang dipakai sebagai alat perjuangan kemerdekaan Indonesia. PNI merupakan awal mula penyebab Ir. Soekarno dimasukan penjara, karena pihak Belanda menganggap Soekarno telah melakukan penghasutan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

18 Agustus 1930 sidang pengadilan yang mengadili Soekarno dan beberapa tokoh Partai Nasional Indonesia dimulai. Dalam sidang ini, Sartono bertindak sebagai pengacara yang membela Soekarno. Pembelaan pertama yang dilakukan Soekarno berjudul “Indonesia Menggugat” yang berisi tentang aspek sosial, ekonomi, dan politik yang menimpa rakyat Indonesia sebagai rakyat jajahan.

Sartono merupakan seorang priyayi kelahiran 5 Agustus 1900 di Desa Baturetno, Wonogiri. Dia menempuh pendidikan di ELS (Europeesche Lagere School). Kemudian ia pindah ke HIS (Holland Indische School) dan lulus pada tahun 1913 dengan meraih angka terbaik. Selanjutnya ia melanjutkan sekolahnya di MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), Sartono tamat MULO pada usia 16 tahun. Sartono melanjutkan sekolahnya ke sekolah kejuruan bidang hukum yaitu School Tot Opleiding voor Inlandsche Recthkunde (Rechts School) dan lulus pada tahun 1921. Kemudian Sartono mendapatkan beasiswa dan melanjutkan pendidikannya di Leiden pada Rijk Universiteit Leiden.

Mr Sartono dalam perjalalanan organisasinya merupakan mantan pengurus Perhimpunan Indonesia di Belanda, salah satu pendiri PNI tahun 1927, Pendiri Partindo, mantan Ketua Gerindo, mantan anggota Panitia perancang UUD dalam BPUPKI, ditunjuk sebagai ketua Panitia III dalam BPKNIP. Sartono juga terkenal sebagai penyusun Manifesto 1925, suatu arah perjuangan kemerdekaan Perhimpunan Indonesia di Belanda, yang pada akhirnya menjadi tonggak awal lahirnya Sumpah Pemuda 1928.

Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer yang bersifat Liberal dengan diberlakukannya UUDS 1950. Kabinet pertama berada di bawah pimpinan perdana mentri Natsir. Terbentuk pada tanggal 6 September 1950 dan menyerahkan mandatnya pada 27 Maret 1951. Selanjutnya dilanjutkan oleh kabinet Sukiman (27 april 1951-3 April 1952). Dilanjutkan oleh kabinet Wilopo. Kabiet Wilopo berakhir pada tanggal 3 Juni 1953 dan dilanjutkan oleh kabinet Ali Sastroamijoyo 1 yang berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA). Tanggal 12 Agustus 1955 kabinet berganti lagi yaitu menjadi kabinet Burhanudin Harahap, dengan salah satu prestasinya yaitu berhasil menyelenggarakan pemilu yang pertama untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Kabinet Ali Sastroamijoyo II pada 20 Maret 1956 dengan program kerja pembangunan lima tahun (pelita). Kemudian kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal yaitu kabinet Juanda.

Setelah masa demokrasi liberal berakhir, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin, dimana kekuasaan Soekarno semakin luas, termasuk pengaruh PKI juga dilindungi oleh Soekarno. Namun setelah peristiwa pembunuhan para jendral tanggal 1 Oktober 1965, terjadi pembubaran PKI yang dipimpin oleh Jendral Soeharto. Selanjutnya jabatan presiden dipegang oleh Soeharto dan memasuki masa orde baru.

Daftar Pustaka

Daradjadi. 2014. Mr. Sartono Pejuang Demokrasi dan Bapak Parlemen Indonesia. Jakarta: Kompas

oleh Eko Nur A.